Ketika mendengar kata "Pahlawan Nasional", apa yang terlintas di kepala kita? Darah, keringat, bambu runcing, dan pengorbanan nyawa di medan perang. Namun, narasi ini seolah menabrak tembok realitas ketika nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo kakek dari Presiden RI saat ini diusulkan untuk menerima gelar suci tersebut.
Jika kita berani membuka literatur sejarah yang tidak disensor dan membaca analisis para pakar, kita akan menemukan bahwa rekam jejak Margono bukanlah tentang pertempuran heroik. Kritik terhadapnya bukan berarti ia penjahat kriminal, melainkan tentang posisi kelas sosial, kegagalan manuver ekonomi, dan perannya sebagai "bapak moyang" dari sistem oligarki yang mencekik Indonesia hari ini.
Mari kita bedah empat mitos utama di balik sosok Margono dengan bahasa yang sederhana:
1. Pahlawan Gerilya vs Pahlawan "Kantoran" Belanda
Narasi kepahlawanan selalu identik dengan perjuangan akar rumput. Mari kita buat perbandingan yang jujur: Ketika Jenderal Sudirman harus batuk darah memimpin perang gerilya di tengah hutan, dan ribuan pemuda mati tertembak sambil memegang bambu runcing, di mana Margono?
Sebelum republik ini lahir, Margono adalah seorang ambtenaar (pegawai negeri sipil) yang duduk nyaman di bawah administrasi pemerintah kolonial Hindia Belanda, tepatnya di instansi kredit rakyat (Volkscredietwezen).
Bagi para pejuang revolusioner saat itu, kelompok priyayi terdidik seperti Margono sering dicurigai sebagai kaum elitis. Gelar Pahlawan Nasional rasanya tidak pantas diberikan kepada mereka yang sekadar "berganti jas" dari seragam birokrat Belanda menjadi seragam pejabat Republik, semata-mata demi mengamankan kenyamanan dan posisi kelas atas mereka saat kekuasaan berganti.
2. Menggugat Mitos Sang Penyelamat Ekonomi
Buku sejarah di sekolah sering mengagungkan Margono sebagai "Pendiri BNI" dan tokoh di balik pencetakan uang pertama RI (ORI). Publik sering tertipu oleh kata "Pendiri". Faktanya, mendirikan sesuatu tidak sama dengan sukses menjalankannya.
Tragedi KMB (1949): Ambisi Margono menjadikan BNI sebagai bank sentral yang mengontrol penuh keuangan negara nyatanya gagal total. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda, delegasi kita terpaksa menyerah pada tekanan asing. Bank sentral yang diakui dan menang justru De Javasche Bank (milik Belanda, yang kini jadi Bank Indonesia). Manajemen BNI di bawah Margono dikritik para ekonom saat itu karena dianggap kurang rapi dan terlalu kental dengan urusan politik.
Kebangkrutan ORI: Margono mencetak uang ORI nyaris tanpa cadangan emas (bantuan finansial yang solid). Secara teknis ekonomi, ini adalah kegagalan fatal. Hasilnya? Nilai ORI anjlok drastis dan memicu hiperinflasi gila-gilaan pada akhir 1940-an. Mencetak uang tanpa jaminan bukanlah tindakan heroisme; itu adalah kegagalan teknokrasi yang memiskinkan jutaan rakyat kelas bawah di era revolusi.
3. Bapak Moyang Oligarki dan Dinasti Bisnis
Ini adalah catatan sejarah yang paling krusial karena dampak ruginya masih kita rasakan hari ini. Nepotisme dan dinasti politik-bisnis tidak turun dari langit; ia memiliki silsilah.
Di awal kemerdekaan, batas antara uang negara dan uang pribadi masih kabur. Posisi Margono yang sangat berkuasa di perbankan (BNI) dan pemerintahan memberikan "karpet merah" yang luar biasa bagi keluarganya sendiri.
Dari sinilah karier putranya, Soemitro Djojohadikusumo, melesat menjadi arsitek ekonomi Orde Lama. Lewat kebijakan bernama "Program Benteng" (yang niat awalnya melindungi pengusaha pribumi), pada praktiknya justru berubah menjadi festival bagi-bagi lisensi impor dan akses negara kepada keluarga, kolega, serta kroni terdekat. Margono bukanlah pahlawan yang membebaskan rakyat miskin; ia adalah peletak batu pertama dari praktik dinasti politik-bisnis yang terus mewariskan kekuasaan hingga hari ini.
4. "Pahlawan Privilese" dan Senjata Satir Publik
Pada akhirnya, kekuasaan mungkin bisa menekan birokrasi untuk mencetak sertifikat Pahlawan Nasional berstempel emas. Namun, di era digital, mereka tidak bisa memaksa pikiran publik untuk tunduk menghormatinya.
Sejarah yang dipaksakan dari atas hanya akan dilawan dengan komedi dan satir dari bawah. Di media sosial, generasi muda mulai menertawakan manuver ini dengan mempopulerkan julukan "Pahlawan Privilese" atau "Pahlawan Keturunan".
Satir publik ini merumuskan kriteria Pahlawan Nasional jalur khusus:
(1) Punya anak/cucu yang sedang berkuasa di istana.
(2) Pernah duduk nyaman di kantor birokrasi Belanda.
(3) Sukses mewariskan lisensi bisnis keluarga.
(4) Darah dan keringat gerilya? Opsional.
Negara tidak bisa memonopoli ingatan masyarakat. Dengan terbukanya fakta tentang akar ambtenaar, kegagalan manajemen ekonomi, dan perannya sebagai arsitek patronase keluarga, narasi sejarah yang sebenarnya telah terkunci. Kelak, ketika nama Margono disebut, publik tidak akan langsung mengingatnya sebagai pejuang kemerdekaan yang berkorban jiwa raga, melainkan sebagai purwarupa dari oligarki elite yang kekuasaannya masih bertahan hingga detik ini.
Red