Tapi sebuah laporan investigasi dari Tempo justru mengungkap cerita yang wah luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Polisi kan tugasnya memberantas kejahatan ya. Terus kenapa mereka malah sibuk nanam jagung, ngurusin dapur, bahkan sampai jualan beras? Ada apa ini sebenarnya? Mari kita cari tahu. Oke, jadi ceritanya gini.
Semua ini bermula di awal tahun 2025. Ada sebuah rencana besar nih, inisiatif ketahanan pangan nasional dari Presiden Prabowo. Fokusnya, ya kekomoditas-komoditas yang paling penting. Nah, dalam program ini, pembagian tugasnya kelihatan simpel dan jelas banget. TNI Angkatan Darat, mereka kebagian tugas ngurusin beras. Sementara itu, kepolisian nasional, tugas mereka adalah jagung.
Target awalnya aja, 1 juta ton, itu udah ambisius banget loh. Tapi nggak lama kemudian targetnya dinaikkan. Dan bukan naik sedikit, tapi 7 kali lipat. Jadi 7 juta ton. Coba bayangin deh, tekanannya ke kepolisian kayak gimana buat ngejar angka segitu. Dan yang bikin kaget, di akhir tahun, polisi ngelaporin hasil panen yang wow, fantastis. 3,5 juta ton. Tapi pertanyaannya, gimana caranya? Kok bisa?
Angka yang kedengarannya sukses besar kan? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Begitu tim investigasi Tempo turun langsung ke lapangan, mereka nemuin kenyataan yang jauh, jauh berbeda. Ternyata kenyataan di lapangan itu penuh masalah. Di Mojokerto misalnya, tanamannya gagal total karena salah waktu tanam. Di Yogyakarta lebih parah lagi, tanamannya di lahan sekolah polisi malah habis dimakan monyet.
Sampai di Gorontalo, para petaninya malah nolak pakai benih dari polisi. Jadi ya, di mana-mana banyak yang gagal. Oke, jadi kalau program tanamnya sebagian besar gagal, pertanyaannya jadi makin besar kan? Dari mana coba datangnya 3,5 juta ton jagung yang dilaporkan itu? Pertanyaan tadilah yang membawa kita langsung ke jantung investigasinya. Dari mana angka-angka itu muncul? Dan gimana caranya polisi bisa memenuhi target yang kelihatannya mustahil itu?
Nah, menurut laporan Tempo, ini dia jawabannya. Prosesnya ternyata bukan menanam dari nol. Jadi, langkah pertama, polisi beli jagung yang udah dipanen dari petani lokal, terus jagung yang udah ada datanya di Pemda itu, dicatat ulang seolah-olah itu hasil panen polisi. Bahkan daerah yang gak punya jagung pun ikut beli dari daerah lain. Ujung-ujungnya, semua jagung yang dibeli dan dicatat ulang ini dilaporkan secara resmi sebagai panen polisi. Kelihatan kan polanya?
Tapi ternyata urusannya nggak berhenti di jagung aja. Keterlibatan polisi di sektor pangan ini makin meluas, sampai jadi semacam operasi logistik raksasa. Kalau mau lihat prioritasnya di mana, contoh ini ngomong banyak banget. Di satu daerah di Moyo Utara, gudang pangan yang baru itu dibangun permanen, megah, nilainya miliaran. Sementara itu kantor polisinya sendiri cuma kontainer sementara. Ini kan jelas banget ya menunjukkan kemana fokusnya bergeser.
Selain gudang, perluasan ini juga masuk ke pengelolaan jaringan dapur yang super luas buat program makan bergizi gratis atau MBG. Bayangin, polisi itu mengawasi lebih dari 1.100 dapur di seluruh Indonesia. Kok bisa sebanyak itu? Ternyata ada pengecualian. Kalau yayasan biasa dibatasi cuma boleh punya 10 dapur, yayasan yang terafiliasi dengan kepolisian dan militer dapat pengecualian.
Dan ini nih bagian yang paling krusial. Setiap dapur itu dapat insentif harian jumlahnya 6 juta rupiah. Dan ini diberikan setiap hari terlepas dari berapa banyak makanan yang mereka masak. Nah ini kan jelas banget menciptakan potensi aliran pendapatan yang, ya Anda bisa bayangkan sendiri, sangat besar. Kalau kita coba hitung-hitung nih ya, potensinya itu luar biasa. Per hari bisa 6,6 miliar. Kalau setahun, angkanya bisa tembus 2 triliun rupiah.
Angka yang sangat-sangat besar. Oke, jadi polisi nanam jagung, ngurusin dapur. Terus kenapa? Apa masalahnya? Nah, ini pertanyaan pentingnya. Apa sih dampak sebenarnya ketika sebuah institusi negara bergerak sejauh ini dari tugas utamanya? Menurut laporan Tempo, ada beberapa konsekuensi yang serius banget.
Pertama, fokus polisi jadi teralihkan dari tugas utama mereka menjaga keamanan. Kedua, ada budaya asal Bapak Senang, di mana yang penting adalah melaporkan kesuksesan bukan hasil nyata. Ketiga, ada potensi monopoli dan penyalahgunyaan dana. Dan yang paling fatal, tanggung jawab inti seperti mencegah kejahatan jadi terabaikan. Ini semua akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama.